• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

KPK : 2018 Semua Pemerintahan Propinsi Gunakan E Government

9 March
07:26 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan seluruh provinsi di Indonesia sudah menerapkan "E-Government" pada 2018, sehingga kemungkinan melakukan tindak korupsi menjadi semakin kecil.

Penerapan E- Government  dimaksudkan sebagai upaya p
engelolaan pemerintahan secara transparan terfokus pada E-Budgeting dan sistem pelayanan publik  berbasis elektornik.
 

Dalam catatan redaksi, di tahun 2016 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga merencanakan peraturan yang mewajibkan tata kelola pemerintahan di Indonesia agar menggunakan system elektronik E- Government, karena  perkembangannya dinilai masih lambat.
 

Sampai dengan peresmian penggunaan E- Government di Propinsi papua kemarin, tercatat Papua merupakan provinsi ke-4 setelah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah melakukan launching E-Government.  

Komitmen KPK  akan terus melakukan pendampingan penerapan E-Government hingga berjalan dengan baik di seluruh tata pemerintahan patut diberikan apresiasi. Demikian halnya dengan pemerintah daerah yang telah menerapkan system tata kelola pemerintahan dan pelayanan berbasis elektronik.
 

Jika memang E- Government menjadi kewajiban bagi seluruh pengelola tata pemerintahan dan pelayanan masyarakat agar terwujud adanya transparansi pengelolaan anggaran Negara di semua lini, tentunya pemerintah daerah yang belum menggunakan E- Government berkewajiban mengejar ketertinggalan penggunaan system E- Government  guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan menekan angka korupsi.
   

Kiranya semua masyarakat setuju dengan pandangan KPK bahwa E Government hanyalah sebuah system, kemungkinan tindak korupsi kembali kepada manusia yang berkutat dengan pengoperasian system. Tetapi paling tidak, adanya koneksi jaringan yang mudah diakses , diharapkan dapat menekan kebocoran uang Negara.  

Jika kita simak  jumlah pelaporan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diterima KPK pada tahun 2016, tercatat 661 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan - SPDP terkait penanganan tindak pidana korupsi dari Kejaksaan dan 255 dari Kepolisian , menunjukkan masih banyaknya permasalahan yang terkait dan harus diselesaikan oleh KPK.
 

Sinergitas dilakukan, tetapi keberhasilan tergantung dari niat yang menjalankan, dan predikat wajar tanpa pengecualian menjadi sasaran setiap pengelola tata pemerintahan .     



*Sumber Foto : Google*

Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview

Berita Terpopuler

Berita Terfavorit

00:00:00 / 00:00:00